Tugas Bimantoro tidaklah kecil. Sejumlah kasus peledakan –antara lain yang terjadi di Kejaksaan Agung, Rumah Duta Besar Filipina, dan terakhir pemboman di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) — menjadi tanggungjawab bekas Asisten Operasi Kapolri ini untuk mengusutnya. Itu belum termasuk kasus-kasus lain, baik yang berbentuk kriminal murni, maupun konflik berbau SARA dan politik. Kasus Ambon dan Aceh, misalnya, merupakan pekerjaan rumah maha berat yang menunggu sentuhannya, sehingga pertumpahan darah dapat dikurangi. Sebagai pengayom dan pelindung keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi harus pro-aktif melakukan tugasnya.

Bimantoro sendiri menyatakan siap untuk memangku jabatan Plh. Kapolri yang dipercayakan kepadanya. “Diperintah perang pun saya siap. Sama seperti saudara-saudara sebagai wartawan, jika diperintah oleh atasan untuk meliput ke mana-mana, tentu siap,” katanya. Artinya, ia pun siap menghadapi berbagai pekerjaan rumah yang menyongsongnya. Kepada Media Indonesia, Bimantoro mengaku akan berusaha semaksimal mungkin memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia pun akan memberi prioritas utama untuk menguak tragedi pengeboman yang menghebohkan itu dan menangkap pelakunya.

Pria kelahiran Gombong, Jawa Tengah 3 November 1946 ini mengawali karirnya sebagai perwira pertama di Polda Metro Jaya, bidang Samapta. Ia lulusan angkatan pertama Akademi Kepolisian tahun 1970. Pada 1985, Bimantoro dipercayakan menjadi Kapolres Jakarta Utara. Dari sana, ia dipindahkan menjadi Kapolres Jakarta Barat. Ternyata, ia tidak lama memegang di pos itu. Itu tak lain karena ia ‘berselisih’ pikiran dengan atasannya. Ia adalah orang yang teguh memegang prinsip dan tidak main-main dalam menjalankan tugas. Sementara atasannya, seperti dikutip Suara Pembaruan, ingin Bimantoro tidak terlalu kaku.

Kemudian lelaki ini pun “diparkir” di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, sebagai pengajar. Ternyata, di tempat itu Bimantoro pun berprestasi. Di sana ia sempat menjadi Inspektur Utama. Empat tahun kemudian, ia pun ditarik kembali ke Jakarta menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri, Kunarto. Karirnya pun melonjak naik. Sekitar dua tahun menjadi Sespri, ia dipromosikan menjadi Kapolwiltabes Surabaya, Jawa Timur. Dari sana, Bimantoro ditugaskan menjadi Waka Polda Nusra. Delapan bulan di sana, ia menjadi Waka Polda Bali. Tidak sampai setahun, ia pun menjadi Kapolda Bali. Dan tidak sampai setahun pula, ia ditarik kembali ke Jakarta menjadi Asisten Operasi Kapolri, 1998.

Akhir tahun lalu, Kapolri Roesmanhadi merekomendasikan Bimantoro dan Bibid S. Riyanto sebagai calon pimpinan Polri paskadirinya. Roesmanhadi bersama Bimantoro dan Bibid S Riyanto sudah pula menghadap Gus Dur. Waktu itu, kabarnya, Gus Dur sudah “oke” Bimantoro menjadi Kapolri menggantikan posisi Roesmanhadi. Sementara Bibid diposisikan sebagai Wakapolri. Bahkan, konon, Presiden sudah menandatangani surat keputusannya segala. Ternyata ketika diumumkan, yang muncul sebagai Kapolri adalah Rusdihardjo. Bimantoro sendiri tidak disebut-sebut akan mau jadi apa, alias tetap pada posnya.

Namun tak lama, segera terdengar kabar yang mungkin lumayan menyejukkan bagi Bimantoro: ia diangkat menjadi Wakapolri. Ia dilantik pada 2 Februari 2000. Tentu, ini menjadi tempat ‘magang’ yang paling efektif bagi alumuni Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini untuk menjadi Pelaksana Harian Kapolri. Atau memang jabatan Wakapolri itu adalah tempat magang Bimantoro — yang disediakan Gus Dur — untuk menjadi Kapolri, tidak hanya sekedar pelaksana harian?

Yang pasti, ketika Kapolri Rusdihardjo mengadakan angket –untuk menguji siapa yang paling tepat menggantikan dirinya– pada peserta pertemuan para perwakilan alumni Akademi Kepolisian dan PTIK di Jakarta sekitar dua pekan lalu, nama Bimantoro memang menjadi pengumpul suara terbanyak. (Mustafa Islamil)

 http://www.tempo.co.id/harian/profil/prof-bimantoro.html